Satgassus Pencegahan Korupsi Polri lakukan Monev Di Nusa Tenggara Timur

 

Yudi Purnomo Harahap Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri menyampaikan kepada media bahwa Satgas terus melakukan

Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada proyek-proyek Pemerintah. 

Adapun kali ini dilakukan bersama Kementerian Pertanian. 

Satgassus melakukan monev di 12 Titik Program Irigasi Perpompaan (Irpom) dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022-2024. Rangkaian kegiatan ini dilakukan di Kabupaten Maggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT. Pada 9 – 13 September 2024. 

Adapun perincian kegiatannnya antara lain: 

12 Proyek Irpom dan DAK Irigasi Tersebut antara lain:

1. RJIT Persawahan Wae Reca Desa Nanga Labang Kec. Borong Kab. Manggarai Timur dengan nilai Rp.200.000.000,- 

2. Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Irigasi Desa Nanga Labang Kec. Borong Kab. Manggarai Timur dengan nilai Rp.100.000.000,-

3. Irpom Desa Compang Ndejing Kec. Borong Kab. Manggarai Timur dengan nilai Rp.112.800.000,-

4. Irpom Desa Watu Mori Kec. Rana Mese Kab. Manggarai Timur dengan nilai Rp.112.800.000,-

5. Irpom Poktan Agro Mandiri Desa Compang Dalo Kec. Ruteng Kab. Manggarai dengan nilai Rp.112.800.000,-

6. Irpom Poktan Like Leok Desa Compang Dalo Kec. Ruteng Kab. Manggarai dengan nilai Rp.112.800.000,-

7. Pembangunan Damparit dan Jaringan irigasi Desa Bulan, Kec. Ruteng Kab. Manggarai dengan nilai Rp.120.000.000,-

8. RJIT Desa Bulan Kec. Ruteng Kab. Manggarai dengan nilai Rp.200.000.000,-

9. Irpom Desa Golo Pongkor Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat dengan nilai Rp.112.800.000,-

10. Damparit Desa Golo pongkor Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat dengan nilai Rp.114.000.000,-

11. DAK Irigasi Box bagi pintu air dan jaringan irigasi tersier Desa Compang Longgo, Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat  dengan nilai Rp.95.000.000,-

12. DAK Irigasi Air tanah dalam Desa Wae Kelambu Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat dengan nilai Rp.285.000.000,-

Kegiatan pemantauan lapangan ini merupakan salah satu wujud tindak lanjut MOU antara Kapolri dengan Menteri Pertanian. Sekaligus juga Penugasan khusus dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Satgassus untuk terus melakukan pemantauan dan monev atas proyek-proyek yang dibiayai dari DAK Serta Program Irigasi Perpompaan agar upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan lebih intensif dan massif. Sehingga ketahanan pangan bisa dipertahankan bahkan di tingkatkan. Jika penyaluran air ke Sawah petani tepat guna, maka petani akan lebih bisa meningkatkan volume jumlah panennya. Namun demikian proyek-proyek ini harus tetap dilaksanakan secara proper dan tidak mengesampingkan mutu apalagi dilakukan dengan cara-cara yang korup.

Harun Al Rasyid selaku ketua Tim menyatakan bahwa 

Dari Pemantauan 12 titik dilapangan, mayoritas sudah termanfaatkan. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti yang disampaikan kelompok Tani (poktan), dalam dialog bersama Pemkab Manggarai Barat diantaranya:

1. Konstantinus, Poktan dari kecamatan Kuwus menyampaikan bahwa terkait harga barang di toko, seperti semen. Terkadang poktan menggunakan harga Kabupaten (lebih rendah). Sedangkan dilapangan, harga angkutnya melebihi anggaran patokan kabupaten

Satgassus menyarankan kepada Pemda, untuk membuat patokan harganya tidak hanya 1, tapi 3 misal, agar setiap kecamatan bisa memilih yang harganya mendekati, sebab ini kecamatannya banyak. Sedangkan kepada poktan disarankan agar jika ada harga yang berbeda dari patokan, ditulis riilnya dan disimpan kwitansinya. Supaya ketika ada pemeriksaan bisa disampaikan dengan jujur. ”Nggak usah kawatir. Kalau jujur, pasti selamat. Ukuran mencuri itu, kalau dia melakukan sesuatu dan jika diketahui orang lain, malu—maka itu tanda-tandanya—nggak mau disaksikan orang lain. Tanya pada diri sendiri: kalau saya melakukan itu, Tuhan marah apa tidak. tidak perlu tanya orang lain.” Kata Harun Al Rasyid, Ketua Tim Satgassus.

2. Simplisius Jahali, Poktan dari Kec. Boleng, mengharapkan pengawasan terkait pencairan, jangan sampai ada penyelewengan. Hal ini ditanggapi Kabid PSP, bahwa jika administrasi pencairan tahap sebelumnya sudah beres, tahap berikutnya pasti cair. 

Kepada Pemda, Satgassus mengingatkan  bahwa ”DAK ini uang pusat yang dititipkan ke daerah. Yang kita harapkan peran APIP Daerah, peran inspektorat untuk melakukan pengawasan.”

3. Serta ada masukan terkait rekayasa irigasi, seperti yang terjadi di Kec. Boleng Kab. Manggarai Barat yang merupakan penghasil padi terbanyak Kedua di Manggarai Barat. ”Jika ketahanan pangan diutamakan, perlu ada rekayasa irigasi. Sebab sumber airnya ada, tapi belum merata penyalurannya, mungkin luasan lahan bisa direkayasa untuk membuat saluran air atau penampung”. Kata Diklosari Salah satu ketua poktan.

Dari Kementan memberi solusi: ”Kalau sumber airnya diatas, itu bisa pompanisasi. Damparit, ini ada sungai, bisa dialirkan ke sawah2. Kementerian Pertanian bisa fasilitasi itu, tapi jangan tahun yang sama. Misal tahun ini damparit, tahun depan RJIT, tahun depannya lagi pompanisasi. Bisa lewat pengajuan bisa juga diskresi pimpinan atau aspirasi. Fokusnya untuk peningkatan produksi pangan.” Ujar Rahmanto, Kementerian Pertanian. 

Dalam kegiatan monev ini, Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes POLRI dipimpin oleh Harun Al Rasyid bersama Andre Dedy Nainggolan, Andi Abdul Rachman Rachim, Panji Prianggoro, Adi Prasetyo, Qurotul Aini Mahmudah dan Heryanto melakukan pemantauan bersama dengan Direktorat Irigasi Kementerian Pertanian  yang dipimpin oleh Rahmanto, Inda F dan Arpin.

Didampingi Sekda Manggarai Timur Remigius Gonsa Tombor, Kadis Pertanian Manggarai Timur John Sentis, Kabid PSP Manggarai Timur Lili Yana Alni. Sekda Kabupaten Manggarai Fansy Jahang, Kadis Pertanian Manggarai Ferdinandus Ampur. Asiten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Manggarai Barat Hilarius Madin, Kadis Pertanian Manggarai Barat Laurensius Halu, Kabid PSP Manggarai Barat Inosensius E. Barjo, beserta seluruh jajaran Pemda terkait, para kelompok tani, fasilitator, dan pengawas pertanian.(massing85)